tuliskan 5 syarat pemekaran daerah diindonesia

SYARAT PEMEKARAN WILAYAH

SYARAT PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU SESUAI PP NOMOR

78 TAHUN 2007

1. Syarat Administratif

a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan

calon kabupaten/kota (dengan melampirkan Keputusan BPD dan Keputusan Forum

Komunikasi Kelurahan atau nama lain dengan menapai 2/3 dari jumlah BPD);

mencakup :

1) Persetujuan nama calon kabupaten/kota;

2) Persetujuan lokasi calon kabupaten/kota;

3) Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota;

4) Persetujuan pemberian hibah untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun

berturut-turut sejak peresmiannya);

5) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah

pertama kali di DOB;

6) Persetujuan penyerahan kekayaan daerah berupa barang bergerak dan tidak

bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota untuk calon

kabupaten/kota;

7) Persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik yang berada di wilayah DOB, dari kabupaten

induk kepada kabupaten/kota baru. Aset lainnya yang bukan untuk pelayanan publik

dapat dilakukan dengan ganti rugi atau tukar menukar;

8) Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota

kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dibentuk.

b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon

kabupaten/kota; mencakup :

1) Persetujuan nama calon kabupaten/kota;

2) Persetujuan lokasi calon kabupaten/kota;

3) Persetujuan pelepasan kecamatan menjai cakupan wilayah calon kabupaten/kota;

4) Persetujuan pemberian hibah untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun

berturut-turut sejak peresmiannya);

5) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah

untuk pertama kali di DOB;

6) Persetujuan penyerahan kekayaan daerah berupa barang bergerak dan tidak

bergerak, personil dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota untuk calon DOB;

7) Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota

kabupaten induk menjasi cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dibentuk.

c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

mencakup :

1) Persetujuan pemberian bantuan dana untuk calon kabupaten/kota (minimal

2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);

2) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah

pertama kali di kabupaten/kota;

3) Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah kabupaten/kota dan

calon ibukota kabupaten/kota;

4) Persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana perkantoran yang

dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah

kabupaten/kota yang dibentuk. Aset lainnya yang bukan untuk pelayanan publik dapat

dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

mencakup :

1) Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);

2) Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama

kali di kabupaten/kota baru;