10. Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala

10. Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh….

a. dipilih oleh partai politik

b. dipilih langsung oleh rakyat

c. pengangkatan kepala daerah

d. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat

e. dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

11. Perhatikan data berikut :

(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama (2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri (3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan (4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi (5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan

Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor....

a. 1 dan 2

b. 1 dan 3

c. 1 dan 5

d. 2 dan 4

e. 2 dan 5

12. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….

a. asas keterbukaan dan akuntabilitas

b. asas otonomi dan tugas pembantuan

c. asaa kepastian hukum dan demokrasi

d. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan

e. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan

13. Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, ilegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap...

a. Patriotisme

b. Kedaulatan negara

c. Ketenteraman negara

d. Menjadi Keamanan Indonesia

e. Pertahanan Indonesia

14. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan.....

a. Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah.

b. Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar.

c. Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

d. Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah.

e. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda.

15. Didalam sila pertama Pancasila memiliki sebuah makna bahwa setiap warga negara memiliki keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa serta negara berdasar pada ketuhanan. Mendorong adanya kemerdekaan beragama dan sikap toleransi umat beragama sehingga dapat timbul kehidupan yang harmonis serta terhindar dari segala konflik sosial. Hal ini merupakan bentuk penghayatan pada nilai-nilai ............ dalam kehidupan bernegara.

a. Sosial

b. Religius

c. Hukum

d. Kebebasan

e. Demokrasi