Hak dan kewajiban DPR adalah

1.membentuk peraturan daerah kabupaten bersama kepala derah.
2. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional daerah
3.mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.