Jelaskan mengenai panitia persiapan kemerdekaan dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 agustus 1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan indonesia (PPKI) nama lainnya adalah Dokuritsu Junbi Linkai. adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan republik indonesia. PPKI dibentuk setelah BPUPKI yaitu tanggal 7 agustus 1945 yang diketuai oleh ir. Soekarno

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (独立準備委員会 Dokuritsu Junbi Iinkai?) atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.[1] Badan ini dibentuk sebelum MPR ada.[2]
Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut:[3]
Ir. Soekarno (Ketua)
Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
R. P. Soeroso (anggota)
Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
Kiai Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
Otto Iskandardinata (anggota)
Abdoel Kadir (anggota)
Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
Pangeran Poerbojo (anggota)
Dr. Mohammad Amir (anggota)
Mr. Abdul Maghfar (anggota)
Teuku Mohammad Hasan
Dr. GSSJ Ratulangi (anggota)
Andi Pangerang (anggota)
A.A. Hamidhan (anggota)
I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
Drs. Yap Tjwan Bing (anggota)

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu:

Achmad Soebardjo (Penasihat)
Sajoeti Melik (anggota)
Ki Hadjar Dewantara (anggota)
R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
Kasman Singodimedjo (anggota)
Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

Tanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 8 agustus 1945

Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli.