perubahan dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, pendidikan pada masa orde baru

1. Reformasi dalam Bidang Politik
Prestasi yang dicapai dari gerakan reformasi dalam bidang politik sebagai berikut.
a. Menegakkan kembali demokrasi yang bertumpu pada partisipasi rakyat secara aktif dalam proses politik, pemberian ruang dan kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan seperti yang dijamin dalam UUD 45 pasal 28. Usaha-usaha nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam reformasi di bidang politik sebagai berikut.
1) Diterbitkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Melalui UU ini, masyarakat diperbolehkan membentuk partai-partai politik sebagai sarana aspirasi politik dan menyuarakan kepentingan rakyat.
2) Diterbitkannya UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum. Melalui UU ini, rakyat mulai terbiasa dengan unjuk rasa, demonstrasi, dan dialog interaktif.
b. Menciptakan Clean Goverment atau pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab. Hal itu dilakukan melalui:
1) keluarnya Tap MPR No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2) UU No. 12 tahun 1999 tentang Kebolehan Pegawai Negeri Sipil Berpartisipasi dalam Partai Politik sebagai Sarana Menyampaikan Aspirasinya. c.     Kebijakan politik paling kontroversial yang ditempuh pemerintah Indonesia pasca reformasi adalah tawaran pelaksanaan jajak pendapat (referendum) di Timor Timur. Upaya tersebut dilakukan untuk untuk menyelesaikan kasus Timor Timur. Hasil referendum adalah Timor Timur lepas dari wilayah Indonesia dan berdiri sebagai negara sendiri. Dasar hukum pelepasan Timor Timur dan pangkuan Indonesia adalah Tap MPR No. V/MPR/1999 tentang Pencabutan Tap MPR No. VI/MPR/1978. Tap MPR No. VI/MPR/1978 berisi tentang Penggabungan Timor Timur ke NKRI dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
2. Reformasi dalam Bidang Ekonomi
Kemerosotan ekonomi dan moneter pada akhir pemerintah. Soeharto dan awal reformasi coba diatasi oleh para pemimpin nasional. Mereka mengadakan serangkaian kebijakan ekonomi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengeluarkan Indonesia dan krisis ekonomi. Melalui kebijakan ekonomi, diharapkan bangsa Indonesia mampu menuju kehidupan ekonomi yang lebih stabil sebagai pilar pembangunan. Adapun kebijakan ekonomi yang diambil sebagai berikut.
a. Optimalisasi fungsi dan kinerja BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasiona l) dengan memberikan sanksi yang tegas kepada bank-bank yang tidak mematuhi aturan perbankan nasional.
b   Mendorong terjadinya efesiensi di berbagai sektor. Efisiensi ini dilakukan dengan mencabut puluhan Kepres atau Peraturan Daerah yang dianggap hanya menguntungkan golongan tertentu seperti kasus PAM DKI, PPPC (Badan yang bergerak dalam sektor distribusi cengkeh) yang dimonopoli keluarga Cendana, Mobil Timor, dan sebagainya.