jika ada seorang koruptor yang sudah terdakwah, apabila ia ingin meminta perlindungan, siapakah yang lebih berhak memberinya undang undang perlindungan sanksi a

jika ada seorang koruptor yang sudah terdakwah, apabila ia ingin meminta perlindungan, siapakah yang lebih berhak memberinya undang undang perlindungan sanksi atau KPK? jelaskan dan mengapa , terimakasih:)