kisi kisi pkn badan penyelidikan usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia {BPUPKI} BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Ma

kisi kisi pkn

badan penyelidikan usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia {BPUPKI}



BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945

Ketua BPUPKI adalah Radjiman widyodiningrat dan wakilnya adalah panjisuroso

Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka

Soepomo menyampaikan usulan dasar negara berikut
1. persatuan Indonesia ketuhanan yang maha esa 2.kerakyatan yang berdasarkan pembicara atau perwakilan 3.pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kemakmuran Indonesia dan Asia Timur Raya

Pancasila berasal dari kata Panca yang artinya lima dan sila yang artinya asas

jadi Pancasila adalah lima asas yang menjadi dasar negara Indonesia hingga kini setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila

22 Juni 1945 BPUPKI membentuk Panitia Sembilan panitia sembilan adalah panitia yang terdiri atas 9 orang yang diketuai oleh Soekarno

tugas panitia sembilan adalah merumuskan usulan yang disampaikan dalam sidang BPUPKI

anggota Panitia Sembilan yaitu Soekarno Muhammad Hatta Muhammad Yamin Achmad Soebardjo Abdul Wahid Hasyim Abdul Kahar Muzakir abikusno tjokrosujoso

hasil rumusan dasar negara oleh panitia sembilan disebut Piagam Jakarta atau Jakarta charter

BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945

tokoh perumusan Pancasila

Soekarno merupakan tokoh pemimpin bangsa yang memimpin PPKI dan panitia sembilan

Muhammad Hatta

Muhammad Yamin merupakan tokoh yang berwawasan luas dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan dalam masyarakat

Muhammad yamin

Muhammad Yamin merupakan tokoh yang berwawasan luas yang ahli dalam bidang hukum

soepomo

Soepomo adalah seorang ahli tata negara
pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah

demokrasi artinya pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat
yaitu rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi

Pemilu dan Pilkada di Indonesia dilaksanakan dengan menganut asas luber dan jurdil

arti luber dan jurdil adalah

langsung umum bebas rahasia jujur adil

pelaksanaan Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU

Pemilu bertujuan untuk bertujuan melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2 setelah proses pemungutan suara berakhir panitia penghitungan suara PPS mengadakan perhitungan suara di TPS yang sama

lembaga-lembaga negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri atas anggota DPR dan DPD kedudukan MPR diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR DPR

tugas MPR adalah

mengubah dan menetapkan UUD 1945 melantik presiden dan wakil presiden memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945 atas usul DPR

Dewan Perwakilan Rakyat DPR adalah lembaga legislatif yang berwenang membuat undang-undang

DPR memiliki tugas sebagai berikut

bersama-sama Presiden menetapkan undang-undang memberikan persetujuan kepada Presiden atas pernyataan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

Dewan Perwakilan Daerah DPD adalah lembaga legislatif yang terdiri atas perwakilan provinsi atau utusan daerah

Presiden adalah pemimpin lembaga eksekutif di Indonesia Presiden memegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan negara tugasnya presiden dibantu oleh wakil presiden presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu menurut UUD 1945 presiden meliputi

hak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR menetapkan peraturan pemerintahan PP untuk menjalankan undang-undang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat Angkatan Laut dan Angkatan Udara presiden boleh menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR

lembaga lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung(MA) Mahkamah Konstitusi (MK)
komisi yudisial (ky)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

kedudukan BPK diatur dalam pasal 23 e ayat 1 UUD 1945

TAMBAHAN: MENTRI MENTRI

presiden : Joko WidodoWakil Presiden RI: M. Jusuf KallaMenteri Energi dan Sumberdaya Mineral:Sudirman SaidMenteri Pariwisata:Arief YahyaMenteri Kelautan dan Perikanan:Susi PudjiastutiMenteri Perhubungan:Ignasius JonanMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman:Indroyono SoesiloMenteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas:Andrinof ChaniagoMenteri Sekretaris Negara:PratiknoMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:Yuddy ChrisnandiMenteri Komunikasi dan Informatika:RudiantaraMenteri Hukum Perdagangan:Rachmat GobelMenteri Pertanian:Amran

SEMOGA MEMBANTU

KISI KISI PKN
KELAS ENAM